Atambua Belu Dari Berbagai Perspektif

2012-02-08T17:26:00.000-08:00

KOMPAS.com — Bukti efek negatif dari kebiasaan merokok kembali diungkap oleh sebuah penelitian. Para ahli di Inggris menunjukkan bahwa merokok dapat mempercepat penurunan kualitas memori, cara berpikir, dan belajar khususnya di kalangan pria. Temuan ini menambah daftar panjang alasan bagi para perokok untuk segera berhenti.

Bukan rahasia lagi kalau dalam sebatang rokok setidaknya terkandung sekitar 4.000 zat kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Tak heran apabila banyak penelitian menyebutkan bahwa asap rokok memiliki andil besar dalam merusak kesehatan.

Dalam riset terbaru yang dipublikasikan pada 6 Februari 2012 dalam jurnal Archives of General Psychiatry, Severine Sabia dari University College London beserta rekan-rekannya menganalisis data sekitar 5.100 pria dan lebih dari 2.100 wanita. Penelitian dilakukan dengan cara menilai serta menganalisis responden terkait fungsi mental, seperti memori, pembelajaran, dan pengolahan pikiran.
Penilaian fungsi mental para responden dilakukan selama tiga kali selama kurun waktu 10 tahun. Sedangkan penilaian status merokok responden dilakukan enam kali dalam kurun waktu 25 tahun. Usia rata-rata responden adalah sekitar 56 tahun ketika penilaian pertama dilakukan.

Peneliti menemukan bahwa di kalangan kaum pria, merokok berhubungan dengan merosotnya kemampuan otak yang lebih cepat. Selain itu, penurunan yang lebih masif terjadi pada pria yang terus merokok selama masa penelitian.

Di antara responden yang berhenti merokok, upaya meninggalkan rokok rupanya tidak terlalu membantu. Peneliti menemukan bahwa pria yang berhenti merokok dalam 10 tahun sebelum penilaian pertama dilakukan ternyata masih berisiko mengalami penurunan mental, terutama terkait fungsi "eksekutif" pada otak. Namun, mereka yang telah berhenti merokok dalam jangka waktu lama, cenderung mengalami penurunan fungsi otak lebih lambat.

"Akhirnya, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ada hubungan antara merokok dengan penurunan kemampuan mental, terutama pada usia lebih tua," kata peneliti.

Peneliti menambahkan, meski temuan tersebut telah menemukan hubungan antara merokok dan penurunan mental pada pria, tetapi hal ini tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

"Temuan ini menggarisbawahi bahwa merokok memiliki dampak buruk terhadap otak. Kebiasaan merokok di usia pertengahan adalah faktor yang dapat dimodifikasi yang mana efeknya mungkin setara dengan penurunan (fungsi mental) hingga rata-rata 10 tahun," kata Dr Marc Gordon, Kepala Neurologi di Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, yang tidak terlibat dalam penelitian.

Dalam riset ini, para ahli tidak menemukan hubungan antara efek merokok dan penurunan fungsi mental pada kaum wanita. Alasan untuk perbedaan jenis kelamin ini belum terungkap dengan jelas. Tetapi, hal itu mungkin berkaitan dengan fakta bahwa pria umumnya cenderung merokok lebih banyak ketimbang wanita.

Takluk Melawan Korupsi

2011-06-15T18:36:00.000-07:00

Editorial Media Indonesia / Kamis, 16 Juni 2011 07:45 WIB

ANALOGI korupsi di Indonesia saat ini mirip orang yang tengah menderita penyakit tumor ganas. Sel-selnya menyebar ke hampir seluruh tubuh.

Dokter yang seharusnya menangani penyakit itu, yaitu kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK sekalipun, bukan hanya tidak bersih, melainkan juga terkena tumor ganas. Itulah sebabnya, peringkat Indonesia sebagai negara terkorup pun tidak juga berubah.

Survei terbaru yang dirilis awal pekan ini oleh World Justice Project mengafirmasi kenyataan itu. Hasil survei terhadap penegakan hukum di 66 negara di dunia menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Dari 66 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-47 untuk ketiadaan korupsi dan akses untuk keadilan sipil. Bahkan, untuk level kawasan Asia Timur dan Pasifik, rangking ketiadaan korupsi di Indonesia masuk di urutan kedua dari paling buncit sebelum Kamboja.

Untuk urusan bebas korupsi itu, Indonesia bahkan kalah jika dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Padahal, peringkat Indonesia agak tinggi dalam hal kejelasan hukum. Itu berarti, aturan dan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah gamblang, bahkan banyak. Hingga kini, setidaknya ada 10 undang-undang, 6 peraturan pemerintah, dan 6 instruksi presiden yang berhubungan dengan perang melawan korupsi.

Bukan cuma itu, pemimpin tertinggi di Republik ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah berkali-kali mendeklarasikan menghunus pedang melawan korupsi. Presiden juga mengatakan akan berada di garda terdepan dalam perang besar melawan korupsi.

Partai yang dibidani oleh Yudhoyono, Partai Demokrat, juga selalu berseru dan mengajak untuk mengatakan tidak kepada korupsi. Akan tetapi, rupa-rupa aturan dan seruan gagah itu majal, bahkan dalam beberapa kasus dimandulkan.

Pengakuan Wakil Presiden Boediono bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak ada gaungnya, menegaskan bahwa pengurus negara tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu sekaligus tanda bahwa negara menyerah terhadap korupsi dan koruptor.

Tidak mengherankan jika perilaku korup dan curang kian mendapatkan permakluman di negeri ini. Bukan cuma itu, mereka yang mengusahakan kejujuran seperti Siami dan Widodo, yang melaporkan kepada Wali Kota Surabaya bahwa guru memaksa anak mereka memberikan sontekan ujian nasional, malah dibenci, dikucilkan, dan diusir oleh warga kampungnya.

Sebaliknya, puluhan koruptor melenggang bebas, mendapat remisi hukuman berkali-kali, bahkan difasilitasi kabur ke luar negeri.

Selama perang melawan korupsi hanya topeng pembungkus wajah bopeng, selama pedang yang dihunus untuk membunuh korupsi merupakan pedang-pedangan, sampai kiamat pun predikat negara terkorup tidak akan beringsut dari negeri ini.

Pada titik itulah, kita harus berkata selamat tinggal perang melawan korupsi

Maret 2011Kasus HIV&ADS di Belu 525 Org.... Silahkan baca dan buat perbandingan dengan kasus HIV&AIDS di Bali

2011-05-30T20:25:00.000-07:00

Topik: HIV/AIDS
Kliping: 1.089 PSK di Bali Terinfeksi HIV/AIDS
Dipublikasi pada Friday, 27 May 2011 oleh shinta Okezone, 26 Mei 2011

Sebanyak 1.089 wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi di Pulau Bali ditengarai telah terinfeksi HIV/AIDS. Data tersebut dilansir Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, berdasar hasil penelitian tim dari Kementerian Kesehatan tahun 2010.

Sekretaris KPA Provinsi Bali Made Suprapta memaparkan, perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS di Bali sejak tahun 1987 hingga April 2011 tercatat 4,399 orang. "Rinciannya untuk kasus AIDS 2.183 orang dan kasus HIV 2.216 orang. 373 orang dinyatakan telah meninggal dunia," ujar Suprapta di Denpasar, Kamis (26/05/2011).

Demikian pula, kasus HIV, tercatat 15 orang meninggal dunia. Dengan fakta ini berarti, sejak 1987 kasus HIV/AIDS sudah merenggut 388 nyawa wanita rata-rata usia produktif 20-29 tahun.

“Mengingat jumlah penderita HIV/AIDS dari kelompok PSK sangat tinggi, kami ingatkan pria yang suka ‘jajan’ di tempat-tempat seperti itu mengubah prilaku seksualnya karena bisa membahayakan nyawa," katanya mengingatkan.

Berdasar penelitian pada tahun 2010, PSK yang terinveksi HIV/AIDS itu meliputi 678 orang PSK langsung (beroperasi di lokalisasi) dan 411 orang lagi merupakan PSK tidak langsung," sebutnya.

Sementara jika dilihat dari sebaran penderita HIV/AIDS per kabupaten/kota, Kota Denpasar masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita 1.949 orang sedangkan kabupaten Bangli tercatat paling sedikit penderita HIV-nya yakni 51 orang.

Dikatakan, mayoritas penderita HIV/AIDS itu berasal dari kelompok heteroseksual dengan jumlah kasus 3.183 orang, IDU (768), homo/biseks (253), perinatal (108) dan tidak diketahui sumber penularannya 87 kasus. Sampai saat ini, belum ditemukan kasus HIV/AIDS yang penularannya dari transfusi darah. (ram)

Sumber : okezone.com

HKU Racing Modif Mesin Motor Untuk Balap Liar Suzuki Satria fu150

2010-12-05T08:57:00.000-08:00

HKU Racing Modif Mesin Motor Untuk Balap Liar Suzuki Satria fu150

Kekuatan Konsentrasi

2010-11-03T22:06:00.000-07:00

Melejitkan daya konsentrasi Anda

Jumat, 19/03/2010 10:07:22 WIBOleh: Anthony Dio Martin

Dalam salah satu siaran motivasi saya di TV, ketika bicara soal pentingnya kemampuan berkonsetrasi dalam pekerjaan, seorang ibu menuliskan e-mail Dan menanyakan bagaimana caranya meningkatkan daya konsentrasinya.
Ibu tersebut yang mengaku bekerja di bidang public relation Dan corporate communication mengatakan belakangan ini sangat sulit konsentrasi. Ditambah lagi, IA mengatakan dirinya juga sering kali terganggu dengan urusan rumah tangganya.

Pikirannya pun terombang-ambing dari satu pekerjaan menuju ke pekerjaan lain, Dan bukannya terselesaikan, dia justru makin bingung Dan sulit memfokuskan pikirannya. Di akhir e-mail-nya, Ibu tersebut meminta tip sederhana meningkatkan konsentrasi. Jawaban saya bagi is Ibu tersebut itulah, yang ingin saya sharing-kan pada kesempatan tulisan kali ini.

Pembaca, memang benar, konsentrasi memang dapat dikatakan sebagai inti dari produktivitas. Tanpa memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi sulit rasanya bagi Kita untuk mengharapkan adanya hasil kerja yang memuaskan.

Banyak penemu, para aktor, para profesional, hingga seorang presiden, mampu menyelesaikan pekerjaannya yang bertumpuk-tumpuk, menghadapi berbagai persoalan yang beragam tiap Hari, karena kemampuan konsentrasi mereka yang luar biasa. Bahkan, seorang penjahat pun membutuhkan konsentrasi.

Tahukah Anda, salah satu penjahat perampok bank terkemuka di AS, yang seumur hidupnya mencuri hampir US$2 juta yakni William “Willie” Sutton, ketika menjelang akhir hayatnya ditanya tentang rahasia keberhasilannya men-je-bol bank. Jawaban yang diberikan adalah, “Sukses dalam segala hal, membutuhkan per-ha-tian yang terarah serta konsentrasi yang tinggi”.

Sama seperti halnya otot-otot manusia, saya pun percaya bahwa sebenarnya kemampuan konsentrasi adalah sesuatu yang dapat dilatih. Asal saja Kita tahu serta mau melatihnya. Masalahnya, terkadang Kita terlalu cepat menyerah pada situasi.

Sebagai contoh bayangkanlah skenario berikut ini. Anda mempunyai sebuah buku ataupun dokumen yang harus Anda pelajari. Saat duduk di kursi, Anda tiba-tiba merasa lapar, lantas Anda pun pergi ke dapur sebentar untuk mencari makanan ringan yang bisa Anda makan.

Lantas, Anda pun kembali ke ruang kerja, di mana sekonyong-konyong Anda mendengar obrolan di ruang tamu. Anda pun jadi pasang kuping mendengarkan. Tiba-tiba Anda pun tergoda untuk nimbrung dalam obrolan tersebut di ruang tamu.

Sementara itu, di ruang tamu, Ada televisi menyala Dan pembawa acara sedang membe-ritakan peristiwa penting pada minggu ini. Anda pun bersama orang di ruang tamu tersebut mulai mengomentari peristiwa tersebut.

Setelah berita tersebut selesai, Anda pun pamit kembali ke ruang kerja Anda karena dokumen yang perlu dibaca. Saat duduk kembali di ruang kerja, Anda membolak-balik dokumen tersebut Dan merasakan malas sekali. Merasa tebiasa dengan kisah seperti itu?

Jadi kalau Kita perhatikan, musuh terbesar untuk berkonsentrasi sebenarnya adalah daya kemauan Kita serta disiplin diri Kita dengan apa yang Kita kerjakan. Selama Kita cepat menyerah dengan situasi, maka daya kemauan Kita pun akan melemah.

Tatkala daya kemauan Kita melemah, pikiran Kita pun akhirnya jadi terombang-ambing oleh berbagai keadaan yang terjadi di sekeliling Kita.

Enam teknik jitu

D engan daya kemauan yang tinggi, minimal saya bisa mem-berikan enam teknik jitu yang bisa melatih konsentasi Anda.

Teknik ‘Five more’

Teknik ini sangat sederhana yakni teknik un-tuk men-stretch Batas Anda sendiri. Hal ini dapat Anda pergunakan misalkan pada saat Anda ingin berhenti ataupun pada saat Anda merasa bahwa pikiran Anda mulai melayang ke mana-mana, cobalah untuk katakan pada diri Anda sendiri, “Tambah lima lagi”.

Yang disebut lima di sini bisa berarti lima halaman lagi, lima paragraf lagi, lima menit lagi, lima hitungan lagi, DLL. Intinya adalah, Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri untuk bertahan beberapa saat lagi, sebelum Anda berhenti.

Teknik ‘Kaca Mata kuda’

Teknik ini sebenarnya diinspira-sikan dari kebiasaan yang dila-kukan oleh para pemilik kuda dengan kuda-kuda mereka. Apa-kah yang dilakukan terhadap kuda supaya mereka fokus ke depan Dan tidak terganggu oleh keadaan di sekelilingnya?

Benar! Kuda-kuda itu ditutup matanya supaya mereka tetap tidak terganggu konsentrasinya. Nah, cara demikian pun bisa Kita laku-kan yakni pertama-tama de-ngan berjanji bahwa pada waktu seka-rang, Kita akan fokus pada as-TU pe-kerjaan tertentu. Misalkan as-at ini, Anda sedang membuat pre-sen-tasi Anda untuk besok, tetapi tiba-tiba teringat barang belanjaan Anda.

Jika masih memungkinkan ditunda, selesaikan pekerjaan saat ini Dan katakan bahwa setelah selesai, Anda akan mengurusi barang belanjaan tersebut. Kadang-kadang, saya bahkan menyarankan aplikasi teknik ini yang lebih lucu, yakni sengaja membuat jari-jari membentuk lingkaran ke Mata Anda seolah-olah Ada teropong.

Teknik ‘Karantina’

Dengan teknik ini, Anda berusaha meng-atasi ataupun menghindari hal-hal yang biasanya mengganggu Dan menjadi sumber pengacau kon-sentrasi Anda.

Misalkan jika telepon Anda me-rupakan gangguan, mungkin Anda bisa mematikan sejenak ataupun meminta kepada orang lain meng-angkatnya untuk Anda, dalam wak-TU sementara. Ataupun, ba-rang-kali Anda menemukan tempat yang pas Dan sangat cocok untuk berkonsentrasi, Anda pun bisa mengasingkan diri, ke tempat itu se-jenak hingga pekerjaan Anda tun-tas.

Teknik ‘Sogokan’

Kenyataan menunjukkan bahwa pikiran kita pun senang diberikan sogokan. Bukankah teknik ini sering kali kita lakukan saat ketika seorang anak mulai bosan dan tidak mau melakukan sesuatu yang diminta, lantas kita pun berkata padanya, “Ka-lau kamu melakukan hal ini, maka se-telah selesai kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai”.

Apa yang terjadi? Sering kali, dengan bersemangat anak tersebut begitu cepatnya menyelesaikan apa yang tadinya tidak mau ia kerjakan. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita pun dapat menggunakan teknik dengan mengatakan pada diri kita, “Kalau saya menyele-saikan dokumen ini ataupun saat saya menyelesaikan membaca buku ini, saya akan menikmati apa yang saya inginkan yakni…”.

Teknik ‘Bel istirahat’

Bayangkanlah seperti pada waktu sekolah dulu, ada kalanya, kita membutuhkan bel istirahat karena pikiran kita telah terasa begitu jenuhnya. Saya masih ingat, ketika bel berbunyi, anak-anak di kelas begitu gembira dan berlari keluar untuk beristirahat dan bermain. Dan setelah bel selesai, mereka bisa kembali berkonsentrasi lagi.

Begitulah, dalam hal pekerjaan, mungkin kita pun membutuhkan bel istirahat semacam ini karena sudah terlalu jenuh. Hanya saja, ingatlah untuk tidak beristirahat terlalu lama.

Teknik ‘Ganti frekuensi’

Teknik ini sebenarnya sederhana yakni membantu kita tetap ber-kon-sentrasi dengan cara meng-ganti ke ‘saluran’ yang lain supaya kita tidak terlalu jenuh dengan pe-kerjaan yang “itu lagi-itu lagi’.

Ini mirip dengan menghindari ke-bosanan karena terus-menerus men-dengarkan ataupun mengikuti saluran radio ataupun TV tertentu. Nah, supaya nggak bosan, kita pun pindah ke saluran yang lain terlebih dahulu karena yang ada di depan An-da saat ini, tampak membosankan.

Dengan demikian, tatkala ada kesempatan lagi, kita bisa kembali ke gelombang ataupun saluran saat utama pekerjaan Kita.

2010-10-23T05:36:00.000-07:00

POTRET BUDAYA

Berpakaian adat Belu Selatan sambil memegang kalewang
Lokasi Foto : Rumah Adat Uma Katuas Lasaen
Kec. Malaka Barat Kab. Belu

Sisa Harta Peninggalan Nenek Moyang pada suku Uma Katuas, Lasaen,
Lokasi Foto Desa Lasaen, Kec Malaka Barat, Kab Belu

RUMAH ADAT ORANG BELU SELATAN
Lokasi Foto di Desa Weulun Kec Wawiku, Kab Belu

Piring Tempat Persembahan Kepada Para Leluhur
(Tebok Hodi hakserak ba Matabian)
Lokasi Foto : Uma Katuas Lasaen, Kec. Malaka Barat Kab Belu

Salah Satu Motif Kain Orang Belu Selatan
Hasil kerajinan mama Beatrix Bria

Oleh: Marselinus Bria Muti

2010-10-17T07:29:00.000-07:00

Sisa Peninggalan Nenek moyangku

Pada sekitar tahun 1800, benda/barang pusaka yang terbuat dari perak berupa ikat pinggang kebesaran, moten(hiasan leher yang terbuat dari batu), loku (gelang perak untuk laki-laki), peralatan untuk tempat sirih pinang berupa: kabir, tanasak, dan kakaluk kmurak sudah menjadi perhiasan yang digunakan masyarakat belu pada zaman itu. perhiasan-perhiasan tersebut digunakan pada saat-saat tertentu. Namun tidak semua kalangan masyarakat memiliki perhiasan tersebut sebab hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. barang pusaka seperti ini apabila dipakai oleh seseorang pada saat itu, akan menunjukan bahwa dia memiliki strata sosial yang tinggi dikalangan masyarakat dimana ia berada. Pada saat ini barang-barang pusaka tersebut sudah mulai langka akibat perbuaruan wisatawan manca negara, para wisatawan tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk memperoleh benda-benda ini. Oleh karena itu dengan semakin gencarnya perubahan di berbagai sisi kehidupan manusia dewasa ini, tentu membawa dampak yang begitu terasa dan melingkupi seluruh umat manusia. ini pun berdampak pada sebagian besar orang timor baik yang hidup di perkotaan maupun di kampung-kampung. merujuk pada dampak perubahan global yang sedang berlangsung tanpa henti, kami terpanggil untuk mengambil langkah-langkah yang sederhana namun mulia adanya untuk membalut perubahan global itu dengan warna-warna budaya lokal khususnya yang ada di RAI BELU sebab ini merupakan jiwa dari raga kami orang Timor yang senantiasa bergeliat menyambut tiap cahaya baru dalam hidup kami di waktu pagi ketika surya itu datang diujung tanah kami.
beberapa benda yang anda lihat dan baca ini, tentu bukanlah sesuatu yang berharga dalam lingkup hidup anda namun kami mengajak sahabat untuk lebih dekat mengenal benda-benda ini dan masih banyak lagi yang memiliki nilai historis dan humanis...bagaimana orang belu di zaman itu telah memiliki strata sosial yang dapat dilambangkan melalui simbol dan benda-benda yang terbuat dari logam.
tentu masih banyak lagi benda-benda adat yang akan kami posting bagi sahabat sekalian, dengan harapan, melalui blog ini kami mampu menghadirkan sisi lain dari diri orang timor. kami mengharapkan kritik, saran dan dukungan yang penuh dalam bentuk apapun sehingga semakin menunjang upaya publikasi kami dimana bertujuan untuk mengenalkan dan tentu saja melestarikan warisan leluhur kami dalam sebuah RUMAH WARISAN yaitu sanubari tiap anak Timor dimanapun berada..darah yang mengalir ini semakin bergelora untuk mengangkat Timor lebih tinggi dan terbang tinggi bagai rajawali..

TETUK NO NESAN-DIAK NO KMANEK
BELUNESSE ORIGINAL...........

foto: barang pusaka Uma Katuas Lasaen
Oleh: Elly Bria

TaTo Orang Belu

Saat ini tato merupakan suatu tren yang merasuki dunia. Banyak dari individu dari berbagai kalangan, yang menggunakan tato pada tubuhnya. Sudah barang tentu seseorang menempelkan tato pada tubuhnya karena menurut mereka memiliki nilai tertentu. Dari perspektif berbeda orang menerjemahkan Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Tato. Ada yang menerjemahkan sebagai karya seni, tren, premanitas, dan lain sebagainya. Namun Di Kab Belu Tato merupakan suatu Budaya peninggalan nenek moyang yang telah dianut berabad-abat tahun lamanya. Apabila kita berjalan-jalan ke desa-desa yang ada di Belu, kita akan menemukan tato dengan berbagai corak yang terukir secara permanen menghiasi tubuh para otang tua yang primitif. Setiap Suku memiliki corak dan motif yang berbeda-beda.

Kalau ingin tahu lebih Banyak tentang tato Di belu silahkan Datang aja KeBelu

By: Elly

Demokrasi

2010-06-30T21:39:00.000-07:00

Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.
Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota (polis). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak, wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasai tidak langsung dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum.
Demokrasi di Indonesia
Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide tentang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa. Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri yaitu : Rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolute. Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai cita-cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah : (1). Kedaulatan rakyat (2). Republik (3). Negara berdasar atas hukum (4). Pemerintahan yang konstitusional (5). Sistem perwakilan (6). Prinsip musyawarah (7). Prinsip ketuhanan. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Demokratisasi dan Desentralisasi
Karakteristik pemerintah yang baik (good Governance) adalah demokrasi (democracy) partisipasi (participation), akuntabilitas (accountability), tranparansi (transparency) keterbukaan (openness) berorientasi pada kepentingan rakyat, dan kerangka hukum (rule of law). Karakteristik good governance tidak bisa diwujudkan manakala penyelenggara kepemerintahan yang baik (good governance) tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan sendiri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri (setempat), menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat setempat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya. Kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat keputusan sering disebut dengan istilah desentralisasi (decentralization). Karenanya, menyoal “good governance” tidak bisa melepaskan diri dari desentralisasi. Karakter good governance pada hakekatnya adalah perwujudan nyata dari praktek demokrasi (democracy).
Kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan lebih memberi peluang pada perubahan kehidupan Pemerintahan Daerah yang demokratis untuk medekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejateraan rakyat secara keseluruhan. Hakekat demokrasi adalah keterlibatan rakyat (partisipasi) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintahnya. Rakyat dapat terlibat dan melibatkan diri baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, publik maupun melakukan kontrol efektif terhadap pemerintahnya agar pemerintah bersikap transparan dan terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Pengukuran Kinerja

2010-06-30T21:38:00.000-07:00

Pengukuran kinerja (Performance Measurenment) adalah “suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatakan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas” (Mahsun, 2006 hal. 26).
Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa : “ untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, perlu adanya kriteria yang menunjukkan apakah mutu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Indikator atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja bersifat variatif artinya terdapat berbagai indikator sesuai dengan fokus dan konteks penelitian”. (Kurniawan. 2005 hal. 26)
Berpijak dari adanya perbedaan dan tujuan pada organisasi publik, Hughes memilahkan indikator ukuran kinerja organisasi pada tiga pusat perhatian, yaitu:
“(1). apabila perhatian utamanya pada efisiensi penggunaan sumberdaya, dipergunakan adalah pendekatan ekonomis dengan penekanannya pada indikator keluaran, dan apabila memungkinkan pada hasil (outcome); (2). apabila perhatian utamanya pada akuntabilitas, penekanannya pada indikator pelayanan publik; dan (3). apabila pusat perhatiannya pada kompetisi manajerial, tekanannya pada pencapaian target. (Hughes, 1994 hal 207 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal.3)”

Hatry (1989) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan berpedoman pada sumber data dari
“(1). analysis of agency records, (2). trained observer procedures, (3) citizen/client surveys. Tujuan pengukuran kinerja disebutkan Hatry adalah untuk : (1). mengetahui efisiensi dan kualitas layanan, (2). memotivasi birokrasi publik guna meningkatkan kualitas layanan, (3). pengawasan pelaksana kebijakan, (4). menentukan dan menyesuaikan anggaran, (5). mendorong birokrasi publik untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat, dan (6). memperbaiki kualitas layanan”.

Dalam menganalisis kinerja Lembaga/organisasi maka diperlukan sejumlah indikator sebagai acuan untuk mengukur kinerjanya. Yang menjadi indikator kinerja BPD yaitu : masukan (input) berupa hal-hal dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Proses merupakan pelaksanaan kegiatan yang berkaiatan dengan tugas dan tanggung jawab dari suatu lembaga/badan/organisasi. Hasil (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa benda fisik atau non fisik

Kinerja Organisasi

2010-06-30T21:37:00.000-07:00

Konsep kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas yang berkenaan dengan check and balance kelembagaan dalam suatu administrasi. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan unjuk kerja atau prestasi. Dikemukakan lebih lanjut
”bahwa secara etimologi kinerja berasal dari kata performance, performace berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan (entry) yaitu: (1). Memasukkan, menjalankan, melaksanakan; (2). Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3). Menggambarkan suatu karakter dalam suatu pemainan; (4). Menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5). Melaksanakan atau menyempurnakan dengan tanggungjawab; (6). Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7). Memainkan alat musik; (8). Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Tidaklah semua masukan tersebut relevan dengan kinerja, disini hanya empat saja yakni: (1). Melakukan; (2). Memenuhi atau menjalankan; (3). Melaksanakan tanggungjawab; dan (4). Melakukan sesuatu yang diharapkan orang lain” (Prawirosentono, dalam Sinambela, 2006 hal. 136)

Pamungkas menyatakan bahwa Kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. ( Pamungkas, Juliantara, 2005 hal. 38) yang lainnya mengatakan kinerja (Performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. (Mahsun, 2006 hal. 25)
Kinerja organisasi didefinisikan Rue & Byars (dalam Keban, 1995 hal. 1), sebagai tingkat pencapaian hasil (“the degree of accomplisment”), karena itu kinerja organisasi dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 1995 hal. 1). Definisi kinerja dari pemahaman secara eksternal, yang membandingkan dengan keseluruhan status organisasi dengan pesaing, pemilik dan standart eksternal dikemukakan Holloway, Lewis dan Mallory (dalam Keban, 1995 hal 1) yang merumuskan konsep kinerja secara multidimensional, yaitu sebagai “the overall status of and organizaitionin relation to competitors, or aganst its own or external standar”. Cara pandang terhadap kinerja baik secara internal maupun eksternal, pada dasarnya menunjukkan perlunya suatu perhatian terhadap penggunaan standar internal dan eksternal dalam pengukuran kinerja suatu organisasi pelayanan publik.
Kinerja organisasi menunjukan pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan. Isu efektivitas organisasi dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, menurut Hodge, Anthony dan Gales (1996) mencakup how well the organization is doing, bagaimana suatu organisasi mencapai profit/tujuannya dan tingkat kepuasan dari para pelanggan/pengguna jasa pelayanannya. Efektivitas organisasi secara internal mencakup efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan faktor-faktor hubungan manusia (conflic, happy, satisfied) yang akan mempengaruhi produktivitas. Kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan Boyatzis (dalam Perry, 1989 hal. 619) dilakukan untuk mencapai specific result (outcomes).
Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan dan misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik dan budaya yang ada. Apakah memiliki kepemimpinanan modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya. Apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi, pelatihan dan sumber dayanya.
Enyclopedi of publik Administration and Public Policy tahun 2003 menjelaskan bahwa kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh Organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerja terdahulu (Previous Performance), dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. (dalam Keban, 2005 hal. 193)
Berbagai definisi kinerja di atas, jika ditinjau dari bentuk rumusannya terdapat perbedaan, akan tetapi jika ditinjau secara mendalam terdapat persamaan konsep yaitu pada hakekatnya kinerja adalah gambaran dalam melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hakekat ini merupakan suatu pemahaman bahwa ruang lingkup kinerja meliputi perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai.
Perencanaan merupakan rencana pengolahan masukan (input) yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran (output). Perencanaan diantaranya meliputi perencanaan tujuan, visi dan misi, dan sumber daya (resource) yang dimiliki. Proses merupakan pelaksanaan kegiatan yang berkaiatan dengan ukuran kegiatan, baik segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, rambu-rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
Hasil (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa benda fisik atau non fisik. Aspek hasil menurut (Mahsun, 2006 hal. 78) berupa outcomes yaitu tingkat pencapaian hasil yang diperoleh dalam bentuk output. Apakah output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan besar bagi masyarakat. Benefit terkait dengan manfaat dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Impact yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

2010-06-30T21:36:00.000-07:00

Secara teoritis kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. “Kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (benefit), terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaan secara adil dan masuk akal (reasonable)”. Sebagaimana telah disampaikan bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh Kinerja Individu yang merupakan bagian dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, Dalam meningkatkan kinerja Organisasi tentunya yang pertama diperhatikan adalah Kinerja Individu atau pegawai. Oleh karena itu, apabila kinerja organisasi ingin diperbaiki tentunya yang pertama perlu diperhatikan adalah kinerja individu harus dipacu terlebih dahulu. Mitchell, David C. Mc Cleland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001 hal. 68 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal. 2), berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu :
(1). Memiliki tanggung jawab yang tinggi (2). Berani mengambil risiko (3). Memiliki tujuan yang realistis (4). Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan. (5). Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan (6). Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan. (Mc. Clelland, dikutip Mangkunegara 2001 hal. 68 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal. 2).

Menurut Gibson (1987 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal. 2) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :
“(1). Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. (2). Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja (3). Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system). (Menurut Gibson, 1987 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal. 2)”

Pengertian Kinerja

2010-06-30T21:35:00.000-07:00

Kinerja (Performance) sebagai kata benda (Noun) mengandung arti “Thing Done” (Sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999 hal. 2 dalam widodo, hal. 206). (Lembaga Administrasi Negara 2000 hal. 3 dalam Widodo, 2001 hal. 206) kinerja digambarkan sebagai tinggkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, missi, visi, organisasi. “Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. (Mangkunegara 2000 hal. 67 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja 2009 hal. 1)
Pengertian kinerja sebagaimana telah digambarkan, pada hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewanang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja individu (individual performance) dan organisasi (organization) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara itu, individu atau kelompok orang sebagai pelaksana dapat menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan baik, sangat tergantung pada struktur (manajemen dan teknologi) dan sumber daya lain, seperti peralatan dan keuangan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian, kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi. Sebaliknya, kinerja sekelompok orang pelaku organisasi ditentukan oleh struktur, peralatan, dan keuangan yang dimiliki oleh organisasi.

Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa

2010-06-30T21:34:00.000-07:00

Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa
BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.
Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.
Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.
Mengingat bahwa BPD dan Kepala Desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang bagus dalam proses pelaksanaan peraturan desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi di desa.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No.7 tahun.2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang dikatakan sebagai kinerja BPD tak lain meliputi tugas dan wewenang BPD sendiri, adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Peraturan Desa (perdes) bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa
Namun secara implisit BPD memiliki serangkaian tanggung jawab yang sejalan dengan hakekat keberadaannya yaitu mensosialisasikan berbagai rencana maupun hasil kinerja yang telah dicapainya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2010-06-30T21:32:00.000-07:00

Secara esensial Badan Permusyawaratan Desa sama dengan badan perwakilan pada level kabupaten, propinsi dan pusat. Pemahaman yang benar mengenai konsep yang berkenaan dengan lembaga perwakilan akan memudahkan kita menempatkan posisi Badan Perwakilan Desa dalam kontelasi politik pemerintahan pada level Desa.
Esensi lembaga perwakilan sebagai berikut: “Ide pembentukan badan perwakilan adalah sebagai berikut : “Ide pembentukan Badan Perwakilan Rakyat pada dasarnya bermula dari keperluan masyarakat atau hukum sebagai suatu sarana untuk mengatur kehidupan bersama disamping kebutuhan akan badan yang membuat dan memberlakukannya”. (Sanit, 1985 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja hal. 5)
Berdasarkan pandangan diatas maka dapat dikatakan bahwa pembentukan lembaga perwakilan pada dasarnaya bermula dari adanya kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka kepada pemerintah (Desa). Karena dalam kehidupan masyarakat diperlukan keteraturan atau norma yang menjamin keteraturan sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan atau lembaga perwakilan yang ada di desa yang secara umum mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa”. Mengacu pada pandangan tersebut maka dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut BPD bersama bersama Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memelihara dan mengayomi adat istiadat setempat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala Desa berserta perangkatnya. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagian ketentuan umum menjelaskan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur dan penyelenggara pemerintah desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan penyalur aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan tentang kedudukan BPD berdasarkan pasal 2 yakni; BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan fungsi BPD diatur dalam Pasal 3 yaitu; Menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Sedangkan dalam pasal 4, menyatakan tentang wewenang BPD sebagai berikut :
(a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; (b) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; (d) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa; (e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (f). Menyusun tata tertib BPD. (Perda Kab Belu nomor 7 tahun 2007)
Dalam Pasal 5 berisi tentang hak-hak yang dimiliki BPD antara lain :
(1.a). Meminta keterangan kapada pemerintah Desa; (1.b). Menyatakan pendapat; (2.a) mengajukan rancangan peraturan desa; (2.b) mengajukan pertanyaan; (2.c) menyampaikan usul dan pendapat; (2.d) memilih dan dipilih; (2.e) memperoleh tunjangan. Sedangkan kewajiban BPD diatur dalam Pasal 5 dan 6 yakni: pasal 5 (3.a) mengamalkan pancasila, melaksanakanUndang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; (3.b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa; (3.c) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia; (3.d) menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (3.e) memproses pemilihan kepala desa; (3.f) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (3.g) menghormati nilai-nilai sosial budayadan adat istiadat masyarakat setempat; (3.h) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; (4) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali dalam setahun; (5) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak/elektronik. Pasal 6 (1) pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa; (2) tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa. (Perda Kab Belu Nomor 7 tahun 2007)

Pemerintah Desa

2010-06-30T21:27:00.000-07:00

Pemerintahan Desa
Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan barada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.
Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan Kelurahan yang berada di dalam daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusan ke Camat.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.